Menurut Cak Imin, modal menjadi syarat utama bagi anak muda untuk memulai
usaha dan nantinya bisa membuka lapangan kerja. Namun, tidak semua
generasi muda memiliki modal finansial yang mencukupi.
"Kaum muda dengan visibility memadai akan diberi modal Rp10 juta tanpa
agunan dan tanpa bunga, sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka
siapkan," ucap Cak Imin dalam acara diskusi di Universitas Negeri Padang
(UNP), Senin (4/12) lalu seperti dikutip dari CNN Indonesia TV.
Cak Imin berpendapat anak muda adalah masa depan bangsa yang harus mampu
menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih, kaum muda ini memiliki
potensi dan kekuatan.
"Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarir di dunia
kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan,"
jelasnya.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira
menilai janji yang diumbar Cak Imin bukan hal yang baru. Meski namanya tidak
sama, bantuan permodalan bagi masyarakat sudah ada saat ini.
Ia menilai penyediaan modal usaha tersebut sama dengan program Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan UMi. Di mana permodalan ini bisa didapatkan oleh
siapa pun termasuk anak muda jika memenuhi syarat.
"Janji memberikan modal usaha Rp10 juta tanpa agunan dan bunga sebenarnya
bukan hal yang baru. Ini hampir sama dengan program kredit ultra mikro
yang sudah berjalan. Kan tinggal dipilih berapa calon debitur yang
mendapat fasilitas ini," jelasnya Bhima.
Menurutnya, program KUR dan UMi meskipun memiliki bunga tapi sangat
kecil. Lalu, untuk agunan atau jaminan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga
sudah meminta perbankan untuk memperlonggar syarat tersebut apabila
potensi usaha yang akan dibiayai bagus.
Hal yang sama dinilai akan terjadi pada program bantuan modal Rp10 juta.
Pasalanya, perbankan tidak akan mau memberikan modal bagi usaha yang tidak
pasti karena bisa menjadi celah bagi anak muda untuk menyalahgunakan
program tersebut.
"Pihak penyalur dalam hal ini perbankan perlu melihat juga proposal usaha
yang akan dibiayai, sehingga jangan sampai anak muda melihat pemerintah
sedang bagi-bagi uang gratis dan timbulkan moral hazard," jelasnya.
Karenanya, ia berharap Cak Imin bisa betul-betul menyusun skema pemberian
dengan jelas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Seleksi calon
peminjam menjadi sangat penting.
Bhima mengingatkan KUR dan UMi yang memiliki bunga dan perlu
agunan aja masih aja ada celah disalahgunakan untuk hal konsumtif. Apalagi
program baru ini yang tak pakai bunga dan agunan seharusnya lebih ketat
syarat lainnya.
"Kunci nya di seleksi dan monitoring untuk hindari penyalahgunaan," tutur
Bhima.
Sulit Terwujud
Sedangkan, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf
Rendy Manilet menilai sulit mewujudkan program pembiayaan tanpa bunga dan
agunan. Apalagi bila skemanya menggunakan perbankan sebagai
penyalur.
"Mengingat kalau kita bicara penyaluran bantuan melalui lembaga finansial
konvensional, katakanlah seperti bank memang ini menjadi relatif sulit
untuk dilakukan. Bagaimanapun juga bank tentu punya kaidah tersendiri
dalam penyaluran modal terhadap debitur," jelasnya.
Menurut Rendy, penyaluran kredit usaha perbankan selalu menggunakan
bunga, hanya saja jika program pemerintah maka akan dikenakan kecil.
Selain itu, agunan atau jaminan diperlukan sesuai dengan profil risiko
penerima dana.
"Risiko ini juga kemudian akan mempengaruhi agunan yang akan dikenakan
dan juga bunga yang akan dikenakan kepada calon debitur. Sehingga kalau
kita bicara skema melalui lembaga konvensional finansial seperti bank saya
kira apa yang disampaikan ini relatif berat untuk direalisasikan,"
ungkapnya.
Sedangkan, jika bantuan modal diberikan langsung, maka akan memberatkan
negara karena harus menambah anggaran untuk alokasi terbaru. Artinya ini
akan menjadi tantangan baru di tengah terbatasnya ruang belanja
APBN.
Karenanya, ia menilai program tersebut akan sulit disetujui oleh DPR RI.
Apalagi saat ini sudah ada program bantuan mikro seperti UMi, dan
KUR.
Kalaupun program ini disetujui, Rendy menekankan syarat untuk mendapatkan
pendanaan ini harus betul-betul dibuat sebaik mungkin. Jika tidak maka
akan berimbas pada ketepatan program yang tidak optimal.
"Evaluasi program itu menjadi penting dan yang tidak kalah penting
sebenarnya bagaimana penentuan, siapa yang menerima bantuan ini dan apa
dasar yang bisa digunakan untuk memutuskan bahwa seseorang bisa menerima
bantuan ini atau tidak," pungkasnya.
Copas dari
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231219064312-532-1038971/janji-cak-imin-beri-modal-rp10-juta-dinilai-lagu-lama-sulit-terwujud/2
No comments:
Post a Comment