Trump Bubarkan Departemen Pendidikan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia politik dengan menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (20/3/2025) yang menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan AS. Langkah ini dianggap sebagai upaya Trump untuk menghindari persetujuan Kongres guna secara resmi menutup departemen federal tersebut.

Dalam sebuah acara penandatanganan di Gedung Putih, Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya mungkin akan tetap berupaya mendapatkan persetujuan Kongres untuk menutup Departemen Pendidikan secara penuh.

Alasannya, menurut Trump, anggaran departemen ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi skor ujian nasional tidak menunjukkan peningkatan.

"Administrasi saya akan mengambil semua langkah hukum untuk menutup departemen ini. Kita akan menutupnya secepat mungkin. Departemen ini tidak memberi manfaat bagi kita," tegas Trump dalam pidatonya, dikutip dari The Guardian.

McMahon yang duduk di barisan depan tampak tersenyum mengakui keputusan tersebut, sementara Trump berbicara dari atas panggung dengan latar belakang bendera negara bagian dan sekelompok anak sekolah yang duduk di meja kecil.

Meskipun kurikulum sekolah tidak diatur oleh pemerintah federal-karena pendanaan sekolah sebesar 90% berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal-Trump tetap menegaskan janji kampanyenya untuk "mengembalikan pendidikan ke negara bagian."

Perintah eksekutif ini, yang sudah diprediksi sebelumnya, menginstruksikan McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menutup fungsi-fungsi utama Departemen Pendidikan. Trump juga menambahkan bahwa ia berharap McMahon menjadi Menteri Pendidikan terakhir dalam sejarah AS.

Sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman federal, termasuk program Title I senilai US$18,4 miliar yang mendanai sekolah K-12 di daerah miskin serta program Idea senilai US$15,5 miliar untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Gedung Putih menyatakan bahwa program-program tersebut, serta program pinjaman mahasiswa federal senilai US$1,6 triliun, tidak akan terpengaruh oleh perintah eksekutif ini. Namun, masih belum jelas pengurangan anggaran apa yang bisa dicapai tanpa memangkas inisiatif-inisiatif tersebut.

Langkah ini muncul setelah pemerintahan Trump secara bertahap mengurangi kewenangan Departemen Pendidikan dengan melakukan serangkaian pemutusan hubungan kerja yang mengurangi hampir separuh tenaga kerja departemen serta membatalkan puluhan hibah dan kontrak.

Dukungan dan Penolakan

Usaha untuk membubarkan Departemen Pendidikan telah ada sejak tahun 1980-an di kalangan Partai Republik. Namun, dorongan tersebut makin kuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan aktivis pro-Trump yang menentang standar pendidikan dan kebijakan inklusif di sekolah.

Perwakilan Thomas Massie, seorang Republikan dari Kentucky, bahkan mengajukan rancangan undang-undang satu kalimat pada Jumat yang menyatakan bahwa Departemen Pendidikan harus dibubarkan pada akhir tahun 2026. Upaya serupa telah gagal dalam beberapa tahun sebelumnya karena kurangnya dukungan suara di Kongres.

Pemerintahan Trump juga tampaknya mengikuti panduan yang tertuang dalam "Project 2025," sebuah manifesto konservatif yang disusun oleh Heritage Foundation untuk merombak pemerintahan federal. Dalam dokumen tersebut, Departemen Pendidikan dibayangkan sebagai lembaga pengumpul data yang hanya mendistribusikan informasi kepada negara bagian tanpa memiliki kewenangan lebih.

Demokrat di Kongres mengecam perintah eksekutif ini dan memperingatkan bahwa hal ini dapat membahayakan jutaan keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada pendanaan federal untuk pendidikan.

"Menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan anak di sekolah negeri, keluarga mereka, dan para pendidik yang bekerja keras. Jumlah siswa di kelas akan meningkat, guru akan dipecat, program pendidikan khusus akan dipotong, dan biaya kuliah akan semakin mahal," ujar Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR AS, dalam sebuah pernyataan.

Sayap progresif Demokrat juga menuding langkah Trump sebagai upaya inkonstitusional untuk menghindari persetujuan Kongres dalam menjalankan agendanya.

"Kenyataannya adalah bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menghapus Departemen Pendidikan tanpa persetujuan Kongres. Namun, mereka akan mendanai dan melemahkan lembaga ini untuk menciptakan kekacauan dan mendorong agenda ekstremis mereka," kata anggota Kongres Maxwell Frost dari Partai Demokrat.

Masa Depan Pendidikan di Bawah Trump

Meskipun Departemen Pendidikan belum resmi dihapus, pemerintahan Trump tetap dapat mengubah alokasi anggaran dan kebijakan departemen tersebut dengan dampak yang luas terhadap sekolah-sekolah di seluruh negeri. Beberapa kebijakan yang mungkin diadopsi termasuk pengalokasian dana dalam bentuk hibah blok kepada negara bagian tanpa persyaratan khusus, sehingga negara bagian dapat memutuskan sendiri apakah akan mendanai siswa berpenghasilan rendah atau siswa berkebutuhan khusus.

Program-program yang tidak berhubungan langsung dengan siswa, seperti pelatihan guru, juga dapat dipotong. Selain itu, Trump telah mendorong ekspansi penggunaan voucher sekolah serta kebijakan "hak orang tua" dalam pendidikan.

Pada Januari lalu, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk mempromosikan "pilihan sekolah," yaitu penggunaan dana publik untuk pendidikan swasta, serta mencabut pendanaan bagi sekolah yang dituding melakukan "indoktrinasi radikal." Selain itu, Trump menghidupkan kembali "Komisi 1776" yang bertujuan untuk mempromosikan "pendidikan patriotik."

Departemen Pendidikan di bawah pemerintahan Trump juga dengan bangga mengumumkan bahwa dalam minggu pertama masa jabatan Trump, mereka telah "membongkar" program-program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Tak lama setelah Trump mengambil alih, departemen ini diisi dengan staf kunci yang berafiliasi dengan lembaga pemikir konservatif, America First Policy Institute, yang sering disebut sebagai "Gedung Putih dalam bayangan." Lembaga ini diketahui mendukung penghapusan program keberagaman serta pelarangan buku di sekolah.

Bulan lalu, departemen ini bahkan mengakhiri investigasi terhadap pelarangan buku dan menghapus posisi koordinator pelarangan buku, sebuah keputusan yang diumumkan oleh Craig Trainor, asisten sekretaris hak-hak sipil yang sebelumnya juga bekerja di lembaga pemikir konservatif tersebut.

Copas dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20250321060430-4-620471/tok-trump-teken-perintah-eksekutif-bubarkan-departemen-pendidikan-as